MONEY POLITIC, MEWARNAI PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Dibeberapa media cetak dan elektronik telah memberitakan tentang adanya dugaan praktek money politik menjelang pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan. Di Jogjakarta misalnya, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Polres Gunung Kidul telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa uang sejumlah Rp 510 juta (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan atribut parpol seperti kaos, contoh surat suara dan APK yang diduga akan dipergunakan untuk serangan fajar, meskipun uang tersebut hingga saat ini masih dalam proses pendalaman Panwaslu dan Kepolisian Resor Gunungkidul. Petugas yang tergabung dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) masih akan membahas tentang cukup tindaknya temuan tersebut sebagai barang bukti untuk mendukung alat bukti dari tindak pidana pemilu yang akan disangkakan.

Mencermati hal tersebut, peristiwa diatas menjadi salah satu indikator bahwa niat untuk menggunakan uang dalam rangka mendongkrak perolehan suara oleh oknum tertentu masih ada. Namun niat tersebut tidak terlaksana ketika petugas polri di Gunung Kidul telah terlebih dahulu menghentikannya. Kita harus memberikan apresiasi terhadap Polres Gunung Kidul yang telah bertindak dengan cepat terhadap informasi dari masyarakat tentang adanya “serangan fajar”. Hal ini tentu salah satu bentuk tindakan represif polri yang juga dapat berdampak preventive terhadap pelaku lain yang akan menerapkan metode “money politic” untuk mendapatkan suara yang banyak. Kita tentu tidak mengharapkan bahwa perjalanan demokrasi dinegara kita harus selalu diwarnai oleh “money politic”, karena hal tersebut menjadi salah satu cerminan karakter bangsa yang negatif.

Polri adalah bagian kecil dari komponen masyarakat yang telah bekerja untuk mencegah terjadinya money politic, namun hal yang terpenting adalah adanya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk tidak turut serta mensukseskan praktek “money politic” tersebut. Sehingga proses pendidikan berdemokrasi dinegara kita akan berjalan dengan baik guna membangun bangsa yang “dewasa” dalam menerapkan prinsip – prinsip demokrasi.