Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menjelaskan bahwa kedua terduga pelanggar terbukti melakukan pelanggaran serius, termasuk permintaan imbalan dalam proses pembebasan pelaku penyalahgunaan narkoba serta pelanggaran prosedur rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT).
Sidang Terduga HJS dan Putusan Komisi
Sidang HJS berlangsung pada pukul 13.00-15.00 WIB di Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, dipimpin oleh AKBP Drs. Gunawan, S.H., M.H. Komisi mendengar kesaksian dari lima saksi yang menguatkan dugaan pelanggaran. HJS dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri, serta mengikuti pembinaan rohani selama satu bulan.
Sanksi administratif yang diberikan adalah penempatan di tempat khusus selama 30 hari (dikurangi masa 20 hari sebelumnya) dan mutasi demosi selama delapan tahun tanpa penugasan di fungsi penegakan hukum.
Sidang Terduga LH: Sanksi Serupa, Masa Demosi Berbeda
Pada sidang pagi hari yang berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB, terduga LH juga dijatuhi sanksi etika yang mencakup pernyataan perbuatan tercela, kewajiban meminta maaf, dan pembinaan rohani selama satu bulan. Sanksi administratif meliputi penempatan di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi demosi selama lima tahun.
Konsistensi Penegakan Kode Etik
Kombes Erdi menegaskan bahwa semua proses sidang berjalan transparan, melibatkan Kompolnas untuk memastikan akuntabilitas. “Penegakan kode etik ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin profesionalisme anggota,” ujarnya.
Kedua terduga pelanggar menyatakan banding atas putusan sidang KKEP. Polri akan terus memberikan pembaruan terkait kasus ini melalui portal resmi humas.polri.go.id.
Dengan putusan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran kode etik demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar