Kamis, 03
Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wib, Kapolres Bantul menerjunkan personilnya
untuk mengamankan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Para pegawai medis
dan para guru mulai dari SD samapi tingkat SMA se Kabupaten Bantul di depan
kantor DPRD Bantul.
Kasat
Sabhara AKP Riyono yang memimpin pelaksanaan menjelaskan, pengamanan ini untuk
menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan demo yang dilakukan oleh
para tenaga medis dan guru di depan DPRD Bantul, jelasnya.
Pada awalnya
para Tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan hingga perawat dari puskesmas
dan RSUD di Bantul mendatangi kantor DPRD Bantul untuk menuntut pencairan dana operasional. Menurut mereka
tertundanya pengesahan APBD perubahan membuat 27 puskesmas di Bantul terancam
tidak bisa melayani masyarakat.
Dana
operasional itu di antaranya digunakan untuk pembiayaan layanan kesehatan di
puskesmas, honor tenaga medis, pos yandu, puskesmas kelililing hingga
pemantauan ibu hamil resiko tinggi.
Menanggapi demo
tersebut, DPRD Bantul berjanji akan membahas dan mensahkan APBD perubahan agar
pelayanan kesehatan tidak terganggu. Secepatnya akan kita selesaikan. Besok
Jumat siang, kita akan menggelar rapat paripurna dan semoga bisa langsung
disahkan," kata Subhan Nawawi, salah satu anggota DPRD Bantul.
Sementara itu
tdak lama kemudian, ribuan guru datang ke DPRD Bantul. Mereka menuntut
pencairan dana sertifikasi dan kesejahteraan. Tidak cairnya dana operasional tersebut,
dinilai bisa mengganggu proses belajar mengajar.
Para guru
tersebut kemudian ditemui oleh Ketua DPRD Tustiyani dan sejumlah pimpinan
dewan. Dijelaskan kepada mereka bahwa sertifikasi guru merupakan kebijakan
pemerintah pusat sehingga alokasi dana pun telah dianggarkan oleh pemerintah
pusat. Dana sertifikasi alokasinya melalui DAK dan sudah disalurkan ke Pemda,
jadi meskipun gak ada APBD Perubahan pun dana sertfikasi tetap akan cair.
Setelah
mendapat penjelasan selanjutnya para pendemo membubarkan diri dalam keadaan
aman dan tertib pada pukul 12.00 Wib.
Posting Komentar