SOSIALISASI UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI POLSEK BANTUL

Bertempat di ruang Binmas Polsek Bantul telah berlangsung pembinaan / sosialisasi UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh bidang Hukum Polres Bantul, Rabu, 28 Mei 2014 pukul 09.00 Wib.

Sosialisasi diikuti oleh Anggota Polsek Bantul dari masing masing fungsi dan sebagai nara sumber adalah AKP Sardjono,SH.

AKP Sardjono,SH menyampaikan bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan tidak akan ada lagi tanpa didampingi pengacara karena alasan biaya. Hal ini menyusul diberlakukannya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk Warga Miskin’

Menurutnya UU itu akan memberikan akses kepada seluruh rakyat miskin di negeri ini mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Syaratnya, cukup bermodal surat keterangan tidak mampu (SKTM). Semua biaya ditanggung pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Kategori masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis ini tidak dipersulit. Hanya tinggal melampirkan SKTM yang dalam undang-undang surat itu dikeluarkan dari pejabat desa atau lurah atau pejabat setingkat.

Nah, di rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai bantuan hukum untuk warga miskin ini ditambah dengan SKTM bisa dikeluarkan oleh penegak hukum, jaksa, kepala rutan atau LP, dan hakim,” katanya.

Tujuan utama sosialisasi UU No. 16 tahun 2011 karena bantuan hukum merupakan hak konstitusional. Bukan amal yang memang hak warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum meliputi perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara (TUN). Untuk tata usaha negara merupakan kemajuan karena negara membiayai seseorang yang melawan negaranya sendiri.

Itulah sebagian dari sosialisasi yang disampaikan oleh AKP Sardjono dari bidang Hukum Polres Bantul dan selanjutnya diadakan tanya jawab. Acara tersebut berjalan hingga pukul 10.00 Wib berjalan dengan aman dan tertib. (Sihumas Bantul)